Sabtu, 15 Desember 2012

faktor yang mempengaruhi KB di Indonesia


BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A.      GAMBARAN UMUM
Riwayat perkembangan KB di Indonesia KB masuk di Indonesia seperti di negara lainnya melalui pintu kesehatan, bukan pintu kependudukan ataupun isu peledakan penduduk. Pada mulanya belum dimengerti oleh banyak pihak. Bahkan belum dimengerti dan dihayati oleh banyak para pengambil keputusan. Periode tahun 1950-1966 merupakan periode perintisan KB di Indonesia. Perintisnya adalah para tokoh intelektual, termasuk dokter dan bidan yang termotivasi dengan kematian ibu yang merisaukan. Pada waktu itu belum ada political will dari pemerintah. Berkat dukungan tokoh-tokoh KB waktu itu, pada tahun 1957 resmi didirikan Perkumpulan Keluarga Berencana (PKB). Pengurus PKB juga melibatkan pekerja sosial yang membantu peloporan KB di Indonesia. Kegiatan penerangan dan pelayanan masih dilakukan terbatas, karena masih adanya larangan tentang penyebarluasan kontrasepsi. Pada masa Orde Baru, masalah kependudukan menjadi fokus perhatian pemerintah. Hal ini berpengaruh terhadap keluarga berencana di Indonesia. KB diimplementasikan sebagai program pemerintah dalam waktu yang singkat. Pada tahun itu, Presiden Republik Indonesia bersama pimpinan pemerintah-pemerintah lain di dunia menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia di New York. Deklarasi itu berisi pernyataan akan kesadaran betapa pentingnya menentukan atau merencanakan jumlah anak, dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga sebagai hak asasi manusia. Di samping itu dinyatakan pula betapa pentingnya pengawasan dan pengendalian terhadap kependudukan sebagai unsur utama perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi. Periode implementasi Program KB (1970- sekarang) mengalami tahapan perkembangan dengan terbentuknya kelembagaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)


B.      Latar Belakang

Dasar pemikiran lahirnya KB di Indonesia adalah adanya permasalahan kependudukan. Aspek-aspek yang penting dalam kependudukan adalah :
  1. Jumlah besarnya penduduk
  2. Jumlah pertumbuhan penduduk
  3. Jumlah kematian penduduk
  4. Jumlah kelahiran penduduk
  5. Jumlah perpindahan penduduk
C.      Perkembangan KB di Indonesia
  1. Periode Perintisan dan Peloporan
  2. Periode Persiapan dan Pelaksanaan
Periode Perintisan dan Pelaporan
  1. Sebelum 1957 – Pembatasan kelahiran secara tradisional (penggunaan ramuan, pijet, absistensi/ wisuh/ bilas liang senggama setelah coitus).
  2. Perkembangan birth control di daerah – Berdiri klinik YKK (Yayasan Kesejahteraan Keluarga) di Yogyakarta. Di Semarang : berdiri klinik BKIA dan terbentuk PKBI tahun 1963. Jakarta : Prof. Sarwono P, memulai di poliklinik bagian kebidanan RSUP. Jawa dan luar pulau Jawa (Bali, Palembang, Medan).
Periode Persiapan dan Pelaksanaan

Terbentuk LKBN (Lembaga Keluarga Berencanan Nasional) yang mempunyai tugas pokok mewujudkan kesejahteraan sosial, keluarga dan rakyat. Bermunculan proyek KB sehingga mulai diselenggarakan latihan untuk PLKB (Petugas Lapangan keluarga Berencana).
PERIODE PERINTISAN DAN KEPELOPORAN
1. Sebelum 1957
a. Pembatasan kelahiran secara tradisional
Telah dikemukakan bahwa sebagai salah satu usaha untuk mengatasi pengendalian bertambahnya penduduk yang telah dikemukakan oleh para pengikut Maltus adalah Birth Control.
Disamping itu Birth Control ini juga telah dikembangkan oleh Margareth Sanger di dalam usahanya untuk membatasi kelahiran sehingga kesehatan ibu dan anak dapat dipelihara dengan baik.
Usaha membatasi kelahiran (Birth Control) sebenarnya secara individual telah banyak dilakukan di Indonesia. Diantaranya yang paling banyak diketahui adalah cara-cara yang banyak digunakan di kalangan masyarakat Jawa. Oleh karena penelitian mengenai hal ini banyak dilakukan di Jawa. Tetapi bukan berarti daerah-daerah di luar Jawa tidak melakukannya, misalnya seperti di Irian Jaya, Kalimantan Tengah, dan sebagainya. Jamu-jamu untuk menjarangkan kehamilan juga banyak dikenal oleh orang, meskipun ada usaha untuk menyelidiki secara ilmiah ramuan-ramuan tradisionil itu. Salah satu diantaranya yang banyak dipakai dipedesaan di Jawa adalah air kapur yang dicampur jeruk nipis.
Khususnya di daerah Temanggung dikenal ramuan yang terdiri dari laos pantas yang dicampur gula aren dan garam, jambu sengko dan sebagainya. Dari penelitian di Temanggung, diperoleh keterangan-keterangan tentang caracara pencegahan kehamilan lainnya seperti absistensi (asal dan juga cara semacam doucke atau mobilas liang sanggama setelah persenggamaan yang disebut wisuh.
Namuan dikenal juga cara seperti urut, yang dimaksud untuk menggugurkan kandungan. pantang), Juga semacam rumusan seperti ragi, tapai, pil kina atau minuman keras yang dikenal sebagian ramuan-ramuan untuk menggugurkan.
Sementara itu ilmu pengetahuan berkembang terus. Termasuk juga ilmu kedokteran. Apabila tidak menghendaki lagi kelahiran bayi, maka proses kehamilan itulah yang harus lebih dahulu dicegah. Angka kematian bayi di Indonesia tergolong tinggi. Begitu pula dengan kematian ibu-ibu pada waktu melahirkan, hal mana kiranya tak akan terjadi seandainya orang sudah mulai merencanakan keluarganya dan mengatur kelahiran. Inilah yang telah menyebabkan sejumlah tokoh-tokoh sosial menjadi lebih bertekad untuk berusaha mengatasi keadaan yang menyedihkan itu. Dan niat itu memang sudah lama terkandung dalam hati banyak orang di kalangan masyarakat Indonesia, terutama para ibu rumah tangga, yang menganggap penjarangan kehamilan itu sangat penting demi kesehatan mereka.

b.Perkembangan Birth Control di daerah-daerah di Indonesia
- Di Yogyakarta
Di Yogyakarta, Birth Control ini telah menimbulkan reaksi yang hebat berupa kecaman-kecaman dari masyarakat. Masalah itu telah disinggung oleh Dr. Sulianti yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Jawatan Kesehatan Ibu dan Anak pada Kementerian Kesehatan di Yogya, dalam wawancaranya dengan wartawan harian Kedaulatan Rakyat. Harian tersebut kemudian dalam terbitnya tanggal 16 Agustus 1952, menulis sebagai berikut :
“BIVOLKINGSPOLITIEK PERLU DI INDONESIA
BERANIKAH KAUM IBU LAKUKAN PEMBATASAN KELAHIRAN ?
Kira-kira sebulan yang lalu, 2 orang utusan dari Headquarters UNICEF di
Bangkok, Dr. Sam Keeny dan Hayward mengunjungi Indonesia untuk membicarakan rencana yang diajukan kepada UNICEF. Pada pokoknya rencana itu diterima. Dr. Sulianti, pemimpin Jawatan Kesejahteraan Ibu dan Anak di Yogyakarta, kepada Kedaulatan Rakyat menerangkan bahwa rencana yang diajukan kepada UNICEF itu terutama dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam pemeliharaan kesejahteraan ibu dan anak, dan juga untuk lebih melengkapi alat-alat yang dibutuhkan dalam pendidikan tenaga-tenaga kebidanan, termasuk dukun bayi.
Mengenai tenaga-tenaga bidan oleh Dr. Sulianti dinyatakan, bahwa di Indonesia sangat kekurangan tenaga bidan, sehingga kita terpaksa menggunakan tenaga dukun. Atas pertanyaan mengenai kelahiran bayi, oleh Dr. Sulianti diterangkan bahwa menurut statistik di Yogyakarta ini kira-kira 130 dari 1000 bayi yang lahir, meniggal atau 130 pronil, sedang di Bandung angka itu menujukkan 300 promil.
Mengenai keadaan yang demikian itu jumlah penduduk Indonesia semakin
banyak, maka menurut Dr. Sulianti sebaiknya para ibu harus berani dan mau melakukan pembatasan kelahiran. Juga dipandang dari sudut kesehatan dan ekonomi, pembatasan kelahiran itu perlu dilakukan.
Kepada para ahli dianjurkan supaya masalah ini diperjuangkan sampai menjadi bervolkingspolitik. Demikian Dr. Sulianti mengakhiri keterangannya”. Ternyata pemberitaan itu tidak seluruhnya benar. Maka Dr. Sulianti telah menyampaikan koreksi yang dimuat dalam terbitan Kedaulatan Rakyat tanggal 15
September 1952. Akan tetapi masyarakat sudah terlanjur menentukan sikapnya. GOWY (Gabungan Organisasi Wanita Yogyakarta) mengadakan pertemuan dan disamping itu juga oleh pemuka-pemuka agama, dokter-dokter, bidan-bidan. Rapat yang diadakan di jalan Bintaran Wetan 84 itu tegas-tegas menolak pandangan Dr. Sulianti tentang pembatasan kelahiran. Dalam pertemuan itu juga dibentuk suatu panitia yang ditugaskan untuk mempelajari masalah pembatasan untuk merumuskan suatu “Pernyataan Gabungan Organisasi Wanita Yogyakarta”.
Pada dasarnya GOWY berpendapat bahwa pembatasan kelahiran merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia, mengakibatkan pembunuhan terhadap bibit-bibit bayi dan bahkan dapat memperluas pelacuran dan merusak moral masyarakat. Rapat tidak menyetujui pembatasan kelahiran sebagai suatu cara untuk mengatasi pertambangan penduduk.  Dr. Sulianti dipanggil oleh Menteri Kesehatan dan diperingatkan agar tidak lagi menyinggung masalah yang rawan itu. Peringatan itu diberikan oleh Menteri Kesehatan karena sebelumnya Menteri telah mendapat teguran dari Presiden Indonesia, waktu itu Ir. Soekarno3. Dalam sebuah pidato yang diucapkan di Palembang setelah terjadinya
“Peristiwa Yogya” itu, Presiden juga menyatakan tidak setuju dengan pembatasan
kelahiran.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah pembatasan kelahiran itu belum ditinjau dari sudut kesehatan. Inilah yang mendorong beberapa tokoh wanita yang memandang masalah tersebut dari segi kesehatan, untuk kemudian mendirikan Yayasan Kesejahteraan Keluarga (YKK) pada tanggal 12 Nopember 1952, yang diketuai oleh (Ny) Marsidah Soewito. Tujuan Yayasan tersebut tercantum dalam fasal dua Anggaran Dasarnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan anak, pemuda dan ibu. Dalam gerak langkahnya YKK cukup berhati-hati dengan tidak memakai istilah pembatasan kelahiran, melainkan pengaturan kehamilan. Alasan-alasan kesehatanlah yang selalu ditonjolkan demi kelancaran usahanya dan agar tidak menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak dikehendaki. YKK mendirikan kliniknya yang pertama di jalan Gondoayu. Pengunjungpengunjung klinik ini yang meminta nasehat untuk mengatur kehamilan dianjurkan melakukan pantangan berkala, azal dan kontrasepsi yang sangat sederhana terbuat dari karet busa yang cukup dicelup air garam.

- Perkembangan di Semarang
Pada pertengahan tahun 1958 Dr. Harustiati Subandrio, dr. Judono dan Mrs. Mc. Kinnon (dari The Pathfinder Fund) berkunjung ke Semarang pada kesempatan mana memberikan ceramah-ceramah tentang keluarga berencana kepada anggota-anggota IDI dan isteri-isteri dokter. Dokter Farida B. Heyder yang merasa tertarik oleh gagasan keluarga berencana itu kemudian mulai memberi penerangan tentang keluarga berencana itu kepada ibu-ibu yang mengunjungi poliklinik bagian anak RSUP dan balai-balai kesehatan Ibu dan Anak di kota Semarang.
Pada tahuun 1960 ia membuka sebuah klinik keluarga berencana di BKIA Pandanaran dengan bantuan dr. Liem Tjay Sien dan bidan Ny.Sugito. Wawancara dengan Prof. Dr. Sulianti Saroso Meskipun Kepala Kesehatan Kota waktu itu belum dapat menyetujui adanya klinik keluarga berencana, namun pembukaan klinik di Pandanaran itu dimungkinkan berkat bantuan dari IKES dr.Marsidi. Sekembalinya (Ny.Sugito dari Singapura untuk mengikuti latihan keluarga berencana, dibuka lagi 4 klinik keluarga berencana yang semuanya itu ditempatkan di BKIA. Sampai Kongres I PKBI, klinik-klinik itu dipimpin langsung oleh dr.Farida B Heyder yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala KIA Kotamadya Semarang, berhubung belum ada dokter lain yang berminat membantu.
Pada tanggal 16 Juni 1963 dibentuk PKBI cabang Semarang yang berkantor di BKIA Pandanaran. Dari tanggal 2 s/d 27 Juli 1963 diadakan seminar tentang keluarga berencana yang diikuti oleh unsur-unsur dari kalangan kedokteran dan masyarakat umum. Semua itu telah banyak membantu untuk mencapai kemajuan-kemajuan lebih lanjut dalam bidang keluarga berencana. Perhatian masyarakat menjadi lebih besar dan permohonan-permohonan untuk ceramah meningkat jumlahnya. Diakui bahwa sebagian besar ceramah-ceramah itu diberikan kepada ibu-ibu dari golongan atas dan menengah saja. Sikap pemerintah maupun situasi politik ketika itu tidak mengizinkan diperluasnya rakyat jelata yang sebenarnya lebih membutuhkannya.
Sesudah Kongres I PKBI, perhatian masyarakat mengenai keluarga berencana lebih meningkat lagi, sehingga baik volume maupun frekwensi kegiatan dalam bidang ini menjadi lebih besar. Karena sangat kekurangan tenaga-tenaga ahli maka untuk dapat menampung tambahan pekerja, dikirimnya tenaga-tenaga untuk dilatih, baik ke Jakarta maupun ke luar negeri. Sementara itu, perlu dicatat bahwa banyak bantuan yang telah diterima dari orang-orang seperti antara lain dr. Brotoseno dan dr. Sumiani.

- Perkembangan di Jakarta
Di Jakarta, kegiatan perintisan itu dimulai di bagian Kebidanan RSUP yang dipimpin oleh Prof. Sarwono Prawirohardjo. Di poloklinik kegiatan itu yang dipimpin oleh dr. M. Judono dan dibantu oleh dr. Koen S. Martiono, sejak tahun 1953 telah dilaksanakan program yang disebut “Post Natal Care”, yaitu pemeriksaan pasien 6 minggu setelah melahirkan. Perhatian Prof. Sarwono Prawirohadjo dalam masalah pengaturan kelahiran (Birth Control) begitu besar, hingga telah mengirim dr. Juwono ke luar negeri untuk memperdalam pengetahuannya tentang pembatasan kelahiran. Ini merupakan pengiriman orang Indonesia yang pertama dalam bidang ini.
Sebenarnya tidak hanya di poliklinik kebidanan RSUP saja kegiatan pengaturan kehamilan itu dilakukan. Bahkan sebelumnya sejumlah dokter, dikalangan pasiennya masing-masing telah pula mulai menganjurkan untuk mengadakan penjarangan kehamilan. Ini disebabkan karena angka kematian bayi dan ibu masih tetap tinggi dan setelah melihat sendiri penderitaan yang dialami oleh ibu-ibu yang sering melahirkan. Dalam pemeriksaan “post national care” ini, antara lain diberi nasehat tentang mengatur kehamilan. Terutama kepada mereka yang tergolong dalam kelompok berisiko besar bila melahirkan (high risk group). Metode kontrasepsi yang dianjurkan adalah azal, pantang berkala dan kondom.
Disamping itu juga memberikan resep untuk vaginal suppositoria seperti Rendell dan Duraform yang dapat dibeli di apotik. Akan tetapi beerhubung obat-obat di luar masih sukar diperoleh lagipula mahal harganya, ,maka dipakai cara lain yang sangat sederhana yaitu dengan menggunting kain-kain kasa yang dicelupkan ke dalam liang senggama karena akan menghalangi atau melumpuhkan sel-sel mani (sperma) yang masuk. Kain kasa ini diberi benang untuk memudahkan yang bersangkutan pada waktu mengeluarkannya. Dr. Suharto yang ketika itu mempunyai klinik bersalin juga telah mulai memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada pasiennya dalam menjarangkan kehamilan. Beliau telah beberapa kali menerbitkan brosur tentang kesehatan yang diberikan dengan Cuma-Cuma kepada pasiennya. Antara lain juga diterbitkan sebuah brosur tentang pengaturan kehamilan. Tentu saja brosur ini hanya terbatas distribusinya yaitu di kalangan pasien Dr. Suharto sendiri.
Pada tahun 1956 di BKIA jalan Tarakan, Jakarta, kegiatan pemeriksaan setelah melahirkan dilakukan oleh dr. Koes S. Martinon. Beberapa rumah bersalin mulai mengirimkan pasiennya kesana untuk mendapatkan pemeriksaan. Mereka yang dikirm ke sana biasanya sudah tergolong dalam kelompok berisiko besar. Ketika itu sedikir sekali yang datang atas kemauan sendiri untuk mendapatkan pelayanan dalam menjarangkan kehamilan. Dalam pada itu penggunaan kain kasa mulai diganti dengan karet busa yang dicelup ke dalam air garam, cara mana juga dipergunakan di India. Cara ini digunakan sampai ditemukannya alat kontrasepsi yang lebih modern. Dr. Hurustiati Subandrio (seorang dokter dan antropolog), selama ada di London dari tahun 1948 hingga 1953 juga sudah menaruh perhatian kepada keluarga berencana. Ini telah mendorong untuk mengadakan hubungan dengan IPPF (International Planned Paranthood Federation) darimana ia mendapat
penerangan yang lebih jelas lagi tentang keluarga berencana, ,tidak hanya dari segi medis saja tetapi justru dari segi sosial. Juga dr. Hanifa Wiknjosastro yang pada tahun 1953 mengikuti kuliah post graduate dalam kebidanan di London, setelah membaca buku “Birth Control Today” karangan Marie Stopes, menjadi sangat tertarik oleh Kaluarga Berencana.
Di London, alat kontrasepsi merupakan barang biasa yang dijual di tokotoko dengan bebas. Di Indonesia, hal semacam itu tidak dapat dilaksanakan. Membicarakan keluarga berencana secara terang-terangan saja tidak mungkin. Masyarakat masih belum dapat menerimanya. Apalagi dengan adanya pasal 534 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :
“Barang siapa dengan terang-terangan mempertunjukkan ikhtiar untuk mencegah hamil, atau dengan menyiarkan tulisan menyatakan dengan tidak diminta bahwa ikhtiar atau pertolongan itu bisa didapat, dapat dihukum dengan kurungan selama-lamanya 2 bulan atau denda sebanyak-banyaknya dua ratus rupiah”.
Itulah sebabnya mengapa dr. Hanifa sepulangnya dari London belum dapat
menyebarluaskan pengertian pembatasan kelahiran itu. Pada permulaan ia hanya dapat membicarakannya dengan rekan-rekannya saja, terutama ahli-ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Karena bagaimana pun juga dokter-dokter inilah yang nantinya akan memberikan pelayanan dan memegang peranan penting dalam usaha penyebar-luasan gagasan pengaturan kehamilan tersebut.
Kepada dokter-dokter itulah dr. Hanifa mulai memberikan ceramah-ceramah dan mendiskusikan masalah pengaturan kehamilan. Dokter Hanifa juga memberikan pelayanan pembatasan kelahiran di poliklinik Kebidanan RSUP, walaupun secara diam-diam. Cara yang digunakan oleh dr. Hanifa ialah cara yang ketika itu populer. Yaitu dengan menggunakan Menzinga Passarium atau Dutch Cap. Pada waktu itu Dr. Hurustiati beberapa bulan bekerja di poliklinik RSUP yang disusun oleh dr. Hanifa.
Perlu dicatat bahwa pada tahun 1956 Dr. Hurustiati bersama dengan beberapa tokoh wanila lain, mendirikan sebuah klinik keluarga berencana di Gedung Wanita, Jakarta. Kegiatan klinik itu, seperti juga klinik-klinik lainnya pada masa itu yang memberikan pelayanan keluarga berencana, adalah sangat terbatas dan berjalan dengan diam-diam.

- Perkembangan di Jawa Barat
Pada tahun 1952 dikirim sejumlah orang ke Singapura dan Penang, dalam rangka study tour mengenai usaha peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), yang juga mencakup bidang pengetahuan kehamilan. Pengetahuan yang diperoleh di luar negeri itu, oleh (Ny.).O.Admiral yang turut dalam rombongan tersebut, kemudian disebarluaskan di beberapa BKIA di Bandung, meskipun dapat dikatakan perkembangannya sangat lambat.
Yang menyebar-luaskan gagasan Birth Control di Jawa Barat adalah dr. Z Rachman Mansyur. Dari suaminya yang waktu itu bekerja di Istana Merdeka, beliau mendengar tentang kedatangan dr. Abraham Stone seorang tokoh dalam bidang pembatasan kelahiran. Kedatangan di Indonesia adalah untuk meninjau kemungkinan dapat dilaksanakannya keluarga berencana di Indonesia. Dalam hubungan ini beliau antara lain telah diterima Presiden. Hal ini telah membuat dr. Z. Rachman Mansyur begitu tertarik oleh masalah pembatasan kelahiran, hingga memutuskan untuk khusus mempelajari dibagian kebidanan RSUP di Jakarta, di bawah pimpinan dr. Judono. Dengan seizin DKK Bandungm di rumahnya (Jalan Anggrek, Bandung) klinik Keluarga Berencana pertama dibuka pada tanggal 6 Oktober 1961. bahwa pihak DKK Bandung menaruh perhatian kepada usaha dr. Z Rachman Mansyur terbukti dari pembelian alat-alat kontrasepsi milik DKK untuk disalurkan melalui klinik tersebut.

- Perkembangan di Jawa Timur
Setelah mengikuti kursus pemeliharaan kesehatan masyarakat di All Indian Institute of Hygiene and Public Health di Calcuta dari tahun 1955 sampai 1956 dimana juga diberi pendidikan tentang keluarga berencana, (Ny.). Pesik kembali ke Indonesia dengan membawa contoh-contoh alat kontrasepsi yang dengan persetujuan IKES Jawa Timur, dr. Saiful Anwar, dipakainya sebagai bahan ceramah di kalangan bidan-bidan.
Pada tahun 1959 dr. Wasito turut serta dalam konperensi nasional tentang
keluarga berencana di New Delhi. Setelah kembali di Indonesia ia dan dr. Pardoko mulai mengadakan ceramah tentang keluarga berencana tetapi secara diam-diam. Unsur-unsur dari lembaga Kesehatan Nasional mulai aktif pula dalam penelitian keluarga berencana. Pada tahun 1961 dilaksanakan Proyek Cerme dengan bantuan dari Population Counsil, dimana untuk pertama kalinya di Indonesia oleh dr. Pardoko dan dr. Wasito dilakukan KAP study (study mengenai pengetahuan sikap dan praktek keluarga berencana).
Pada tahun 1962 Mrs. Kinnon dari The Pathfinder Fund berkunjung ke Surabaya. Setelah mengadakan tukar pikiran dengan Mrs. Mc. Kinnon ini akhirnya IKES, dr. Syaiful Anwar, menyetujui diberikannya pelayanan keluarga berencana di BKIA-BKIA atas dasar kesehatan. Mrs. Mc. Kinnon sempat juga mengadakan ceramah di kantor Front Nasional Jawa Timur yang diselenggarakan oleh PKBI. Pada tahun itu dr. kartini dan (Ny) Pesik dan seorang staf dari lembaga Kesehatan Nasional Surabaya dikirim di training centre Singapore atas biaya IPFF. Klinik-klinik keluarga berencana pertama dibuka di DKK Surabaya (Mergoyoso) pada tahun 1962 di bawah pimpinan dr. Kartini dengan supply kontrasepsi dari PKBI. Halvor Gille and Pardoko, “Germe Family Life study”, Population and Family Planning Programmers, Berelson et all (Chicago Press, 1967) Meskipun ketika itu keluarga berencana belum merupakan program pemerintah namun RRI Surabaya telah dapat juga dipakai untuk keperluan penerangan keluarga berencana.

- Perkembangan di Luar Jawa
Juga di luar Jawa telah diadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang keluarga berencana seperti dilukiskan di bawah ini :

Bali – 1959 : Cabang PKBI yang pertama adalah Bali, dengan ketua (Ny) Sutedja, isteri Gubernur Bali, Ketua bagian Medis adalah dr. Esther Wowor, Obstetricts Gynaecoloog, kepala bagian kebidanan, Fakultas Kedokteran Udayana. Di bagian inilah dimulai percobaan-percobaan obatobatan kontrasepsi dan teknik kontrasepsi, dengan margulies coil, lippes loop dan sebagainya. Dalam pekerjaan sehari-hari dr. Esther Wowor dibantu oleh suster Augustin Mambo. Usaha keluarga berencana hanya mendapat bantuan dari tokoh-tokoh di Bali, seperti Gubernur Bali sendiri, IKES dr. Djelantik dan (Ny) Wirati Wedastera.

Palembang – 1962 : Perintisan keluarga berencana di Palembang dilakukan oleh (Ny) Gupito, (Ny) Luki Irsan dan (Ny) Bambang Utoyo. Untuk bagian medis sebagai pelaksana bertindak almarhum dr. Kwik Kim Swie.

Medan – 1963 : Ketua cabang Medan yang pertama adalah dr. Supadmi Sutjipto. PKBI telah dapat memperoleh fasilitas banyak dari dr. Sutjipto yang pada ketika itu menjabat sebagai inspektur Kesehatan Sumatera Utara. Hubungan dengan Luar Negeri Sementara itu di luar klinik, usaha-usaha perintisan mulai berkembang di masyarakat. (Ny) Supeni yang pada tahun 1952 berkunjung ke India dalam rangka mempelajari pemilihan umum di sana, sempat pula menyaksikan aktivitas pembatasan kelahiran yang dilakukan di negeri itu. Sekembalinya di Indonesia, ia membantu dr. Suharto yang ketika itu memegang bagian pendidikan sosial Partai Nasional Indonesia, memberikan penerangan kepada kaum ibu. (Ny) Hutasoit mulai mengenal keluarga berencana dalam tahun 1952 ketika meninjau kegiatan kesejahteraan sosial di beberapa negara Eropa. Ketika kemudian berkunjung ke Amerika Serikat, kesempatan ini dipergunakan untuk lebih memperdalam pengetahuannya tentang keluarga berencana itu. Sekembalinya di Indonesia, (Ny) Hutasoit sering mengemukakan tentang perlunya keluarga berencana itu dalam ceramah-ceramahnya kepada kaum ibu.
Pada awal tahun 1957 (Ny.) Marsidah Soewito, ketua YKK Yogyakarta dan dr. Hurustiati yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Sub-bagian Pendidikan
Kesehatan Kementerian Kesehatan, menghadiri konperensi The Indian Family Planning Association yang ke-3 di Calcuta. Pada kesempatan itu kedua utusan tersebut banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh IPPF yang juga hadir di situ dan mendapat penerangan yang lebih mendalam tentang pembatasan kelahiran. Dalam kunjungan ke Indonesia tersebut mereka mengadakan pembicaraan dengan Mrs. Margareth Roots yang dikirim oleh Prooter & Gamble, sebuah perusahaan yang menaruh perhatian dasar terhadap kegiatan keluarga berencana di seluruh dunia. Ini dibuktikan dengan sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh perisahaan tersebut utuk kegiatan-kegiatan keluarga berencana. Mrs. Roots kemudian berkunjung di Indonesia sebagai wakil The Pathfinder Fund. Ia adalah orang asing pertama yang meninjau kegiatan keluarga berencana di Indonesia. Ia sangat tertarik oleh cara pencegahan dengan menggunakan alat-alat yang sangat sederhana umpamanya karet busa. Sekembalinya di negerinya, ia segera mengirimkan beberapa gulungan karet busa dari mutu yang paling halus dan sekaleng bubuk busa (foam powder). Tidak lama kemudian The Pathfinder mengirimkan kondom dan tablet busa. Dengan semakin meningkatnya perkembangan-perkembangan ke arah pelaksanaan keluaga berencana itu, maka akhirnya dirasakan perlu adanya suatu wadah yang dapat menampung, mengatur dan mengkoordinir semua kegiatankegiatannya selama itu seakan-akan berjalan sendiri-sendiri.
 PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PERKEMBANGAN HASIL YANG DICAPAI
1.  Penerangan dan motivasi
 Penerangan dan motivasi keluarga berencana dalam Repe-  lita I terutama ditujukan untuk memberikan penerangan se-luas-luasnya kepada masyarakat tentang terdapatnya kemungkinan  bagi mereka untuk melaksanakan perencanaan keluarga. Hal ini dilakukan baik melalui Penerangan umum, penerangan kelompok, penyuluhan wawan-muka, maupun melalui pendidik- an kependudukan.
  1. Penerangan umum.
  Penerangan yang bersifat umum dilakukan terutama melalui surat-surat kabar, majalah, kantor berita, siaran radio, TVRI,   lagu-lagu populer keluarga berencana, pembuatan film cerita     dan dokumenter tentang keluarga berencana, penerbitan-penerbitan, spanduk-spanduk, papan bergambar, stempel pos pada surat-surat, perangko keluarga berencana dan lambang kelu-    arga berencana pada mata uang logam.
  1. Penerangan kelompok.
  Penerangan kelompok terutama dilakukan melalui bantuan yang diberikan kepada seminar/raker/pertemuan berbagai kelompok masyarakat serta mengirimkan tenaga-tenaga pene- rangan untuk melakukan pendekatan terhadap berbagai kelom-pok khusus masyarakat di daerah-daerah tertentu. Da1am  rangka ini telah dilakukan pendekatan terhadap golongan-golongan "berpengaruh" dalam masyarakat yang diharapkan   tidak hanya akan menjadi penghubung dan penyebar gagasan keluarga berencana, akan tetapi diharapkan menjadi "orang contoh" dalam pelaksanaan keluarga berencana. Untuk itu  selama Repelita I telah dilakukan pendekatan secara khusus terhadap pemimpin-pemimpin masyarakat, alim ulama, organi-sasi karyawan swasta dan pemerintah, organisasi pemuda, pe-lajar, cendekiawan, kalangan Angkatan Bersenjata, usahawan  dan lain sebagainya.
  1. Penyuluhan wawan-muka.
  Perhatian yang telah timbul dari kalangan masyarakat terhadap program keluarga berencana segera membutuhkan penggarapan yang lebih bersifat perorangan agar kesadaran yang telah berkembang tersebut dapat tumbuh menjadi tin- dakan melaksanakan keluarga berencana. Hal ini dilakukan melalui penyuluhan wawan-muka baik berupa pendekatan  secara langsung kepada calon akseptor maupun kepada mereka yang telah menjadi akseptor. Dengan demikian diharapkan jumlah akseptor baru terus bertambah dan bersamaan dengan  itu kelangsungan akseptor yang telah ada dapat terus dipertahankan. Kegiatan penyuluhan wawan-muka tersebut untuk sebagian besar dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Oleh karena itu selama Repelita I jumlah tenaga PLKB terus ditingkatkan. Dalam tahun 1969/70 dan tahun 1970/71 belum terdapat tenaga PLKB yang terorganisir. Sejak tahun 1971/72 telah tercatat 1.930 orang tenaga PLKB, kemudian dalam tahun 1972/73 terdapat tambahan 3.774 orang dan kemudian dalam tahun 1973/74 tercatat PLKB baru sejum- lah 5.969 orang (Tabel XII — 1).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar